Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer

Pengertian, Ciri-Ciri, dan Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh banyak sekali negara di dunia ini tidak sama-beda. Indonesia pernah menerapkan banyak sekali sistem pemerintahan, diantaranya sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada relasi antara kekuasaan direktur dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila tubuh direktur sebagai pelaksana kekuasaan direktur menerima pengawasan pribadi dari tubuh legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila tubuh direktur berada di luar pengawasan pribadi tubuh legislatif.

Sebenarnya apakah perbedaan antara kedua sistem pemerintahan itu? Berikut penjelasannya.

dan Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

A. Pengertian dan Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial yakni sistem pemerintahan dimana tubuh eksekutif dan legislatif mempunyai kedudukan yang independen. Kedua tubuh tersebut tidak berafiliasi secara pribadi ibarat dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Pada sistem pemerintahan presidensial kedaulatan negara dibagi dalam tiga tubuh ibarat yang dicetuskan oleh Monstequieu (trias politica) yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial menganut hukum bagi para menteri dimana menteri ialah pemmenolong presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden.

Sistem pemerintahan presidensial ibarat yang di terapkan di negara Indonesia ketika ini mempunyai prosedur pemilihan Presiden dan wakil presiden secara pribadi oleh rakyat melalui pemilu dan masa kerjanya ditentukan oleh konstitusi. Dalam sistem pemerintahan presidensial juga mengatur bahwa anggota legislatif dihentikan menjabat di tubuh direktur dan begitu juga sebaliknya dengan eksekutif.

MPR sebagai penjelmaan rakyat dan ialah pemegang supremasi kedaulatan. dewan perwakilan rakyat yakni pecahan MPR yang menjalankan kekuasaan legislatif, sedangkan presiden yakni mandataris yang bertugas menjalankan kekuasaan eksekutif. Bersama-sama, dewan perwakilan rakyat dan presiden menyusun undang-undang. dewan perwakilan rakyat dan presiden tidak sanggup saling menjatuhkan ibarat pada sistem parlementer maupun presidensial.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

Presiden memangku jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara
Presiden diangkat melalui pemilu yang dipilih pribadi oleh rakyat
Anggota legislatif dipilih pribadi oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu)
Presiden mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya baik yang memimpin departemen dan non departemen
Kabinet (dewan menteri) dibuat oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen alasannya yakni ia tidak dipilih oleh parlemen.
Parlemen mempunyai kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai forum perwakilan.
Presiden tidak berada di bawah pengawasan pribadi parlemen.
Kekuasaan direktur tidak bertanggung jawab oleh kekuasaan legislatif
Kekuasaan direktur tidak sanggup dijatuhkan oleh legislatif dan sebaliknya

Syarat-Syarat Negara Presidensial yang Stabil

Presiden harus dipilih pribadi oleh rakyat
Presiden harus dipilih untuk masa jabatan tertentu
Presiden tidak sanggup membubarkan atau mengurangi kekuasaan parlemen

Penyebab kegagalan pemerintahan presidensial

Munculnya Demokrasi Caesarisme (eksekutif sangat berkuasa dan legislatif lemah)
Militer memperoleh kekuasaan politik
Eksekutif sanggup mengatur bunyi dari parlemen

B. Pengertian dan Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

Setelah kita membahas sistem pemerintahan presidensial ibarat yang diterapkan Indonesia ketika ini, kini kita bahas wacana sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer yakni sistem pemerintahan di mana parlemen mempunyai peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen mempunyai wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan sanggup menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem parlemen sanggup mempunyai seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam sitem parlementer tidak ada pemisahan kekuasaan yang terperinci antara cabang direktur dan cabang legislatif.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, ada dua kelembagaan eksekutif, yaitu direktur yang menjalankan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan direktur yang tidak sanggup dimintai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan. Eksekutif pertama ada di tangan kabinet atau dewan menteri sedangkan direktur kedua ada di tangan kepala negara, yaitu raja bagi negara yang berbentuk kerajaan dan presiden bagi negara yang berbentuk republik.

Penyebab kegagalan pemerintahan parlementer

Kepala negara memperoleh kekuasaan penuh
Parlemen bubar
Ada kekuatan di luar parlemen yang mengatur bunyi parlemen.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

Parlemen mempunyai kekuasaan besar sebagai tubuh perwakilan dan forum legislatif.
Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum mempunyai peluang besar menjadi lebih banyak didominasi dan mempunyai kekuasaan besar di parlemen.
Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet.
Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan direktur berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan sanggup bertahan sepanjang menerima pinjaman lebih banyak didominasi anggota parlemen.
Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan yakni perdana menteri, sedangkan kepala negara yakni presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki.

C. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Penerapan sistem pemerintahan presidensial ini, mempunyai banyak sekali kelebihan/keuntungan dan juga tentunya mempunyai kelemahan/belum sempurnanya antara lain sebagai berikut..

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial

Kekuasaan direktur lebih stabil alasannya yakni tidak bergantung dan tidak terganggu pada parlemen
Masa jabatan tubuh direktur lebih terperinci dalam kurun waktu tertentu. Seperti di indonesia masa jabatan presiden 5 tahun.
Legislatif bukan kawasan kaderisasi mengenai jabatan-jabatan direktur alasannya yakni diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
Dalam penyusunan aktivitas kerja kabinet gampang diadaptasi dengan jangka waktu masa jabatannya

Kelemahan/Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pertanggung tanggapan kurang jelas
Pembuatan keputusan/mengambil kebijakan memakain waktu yang lama
Kekuasaan direktur diluar pengawasan pribadi legislatif sehingga sanggup membuat kekuasaan mutlak
Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara direktur dan legislatif yang mengakibatkan terjadinya keputusan yang tidak tegas

Menyadari adanya kelemahan dari masing-masing sistem pemerintahan, negara-negara pun berusaha memperbaharui dan berupaya mengkombinasikan sistem pemerintahannya. Hal ini dimaksudkan supaya kelemahan tersebut sanggup dicegah atau dikendalikan. Setelah mengetahui kelebihan dan belum sempurnanya sistem presidensial, mari kita bahas kelebihan dan belum sempurnanya sitem pemerintahan parlementer.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

Pembuat kebijakan sanggup ditangani secara cepat alasannya yakni gampang terjadi penyesuaian pendapat antara direktur dan legislatif. Hal ini alasannya yakni kekuasaan direktur dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai
Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
Adanya pengawasan yang berpengaruh dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer

Kedudukan tubuh eksekutif/kabinet sangat tergantung pada lebih banyak didominasi pinjaman parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet sanggup dijatuhkan oleh parlemen.
Kelangsungan kedudukan tubuh direktur atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya alasannya yakni sewaktu-waktu kabinet sanggup bubar.
Kabinet sanggup mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet yakni anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena imbas mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet sanggup mengusai parlemen.
Parlemen menjadi kawasan kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan direktur lainnya.

Setelah mengetahui pengertian, ciri, kelebihan serta belum sempurnanya dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, berikut perbandingan Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial.

Perbandingan Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial

	Parlementer	Presidensial
Kepala Negara	Presiden atau Raja	Presiden
Kepala Pemerintahan	Perdana Menteri	Presiden
Kedudukan Eksekutif/Kabinet	>Berasal dari Parlemen dan disetujui oleh Perdana Menteri >Bagian dari anggota parlemen >Bisa membubarkan parlemen	>Merupakan Pemmenolong Presiden >Bukan anggota parlemen >Tidak sanggup membubarkan parlemen
Pusat Kekuasaan	Parlemen	Tidak ada
Parlemen Mengatur Urusannya sendiri	Tidak	Ya

Demikian klarifikasi wacana sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Semoga bemanfaat.