Ketika Ini 2004-2014 | contoh soal dan jawaban lengkap

Ketika Ini 2004-2014

Saat Ini 2004-2014. Setelah MPR mengesahkan amandemen ketiga dan keempat Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Indonesia menjelma sistem presidensial. Perubahan tersebut ditetapkan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar baru. MPR tidak lagi yaitu perwujudan dari rakyat dan bukan locus of power, forum pemegang kedaulatan negara tertinggi. Pasal tersebut menunjukkan karakteristik sistem presidensial yang terperinci tidak serupa dengan staats mendasar norm yang tercantum dalam Pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem pemerintahan Indonesia saat ini, periode 2004-2014 yang diampu oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih menganut sistem presidensial. Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono periode pertama dengan wakil presiden Jusuf Kalla dan periode kedua dengan wakil presiden Boediono yaitu hasil pemilihan secara eksklusif oleh rakyat. Pemerintahan tersebut yaitu pemerintahan pertama di Indonesia hasil dari pemilihan eksklusif oleh rakyat. Sebagai bukti bahwa karakteristik presidensialisme pada pemerintahan SBY-JK telah terpenuhi dalam pemilihan eksklusif oleh rakyat. Pemilihan presiden secara eksklusif oleh rakyat sesuai dengan yang amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A .

Model pemilihan presiden secara eksklusif ini yaitu hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk penyempurnaan sistem pemerintahan presidensial. Implikasi dari pemilihan presiden secara eksklusif yaitu hubungan presiden dan dewan legislatif Istimewa untuk sebatas pengawasan dan keseimbangan. Presiden dan dewan legislatif sebagai forum berdikari menjalankan kekuasaan masing-masing. Antara kedua forum tersebut tidak sanggup saling membubarkan. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7C menunjukan presiden tidak sanggup membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah MPR mengesahkan amandemen ketiga dan keempat Undang-Undang Dasar Saat Ini 2004-2014

Pelaksaan sistem presidensial di Indonesia ketika ini tergolong belum efektif. Beberapa diantaranya: dewan legislatif mempunyai sejumlah kekuasaan yang sebetulnya domain dari presiden, dewan legislatif mempunyai hak veto sedangkan forum administrator tidak, UU terkait politik tidak koheren dengan sistem presidensial.
Ciri - Ciri Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan Indonesia ketika ini, yaitu periode 2004-2014 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem Pemerintahan Presidensial yaitu sistem pemerintahan dimana administrator berada di luar pengawasan eksklusif legislatif. Sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal adanya forum pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (separation of power) ke 3 cabang yakni legislatif, administrator dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai trias politica oleh Montesquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih eksklusif oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan oleh konstitusi. Konsentrasi kekuasaan berada pada Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

1.      Penyelenggaran negara berada di tangan presiden, presiden yaitu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
2.      Kabinet dibuat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
3.      Presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan legislatif alasannya presiden tidak dipilih oleh parlemen
4.      Presiden tidak sanggup membubarkan parlemen
5.      Presiden mempunyai kekuasaan legislative sebagai forum perwakilan yang dipilih oleh rakyat
6.      Presiden tidak berada eksklusif dibawa penguasaan parlemen

Kelebihan / Kondisi Indonesia dengan Sistem Pemerintahan Saat Ini
Sistem pemerintahan Indonesia ketika ini yang menganut sistem presidensial menyajikan beberapa kelebihan. Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia ketika ini diantaranya:

1.      Kedudukan tubuh administrator lebih stabil sebab tidak bergantung pada parlemen
2.      Masa jabatan tubuh administrator lebih terperinci dengan jangka waktu tertentu
3.      Penyusunan aktivitas kerja kabinet gampang diadaptasi dengan jangka waktu masa jabatannya
4.      Legislatif bukan daerah kaderisasi untuk jabatan-jabatan administrator sebab sanggup diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen

Kekurangan Saat ini
Sistem pemerintahan Indonesia ketika ini selain mempunyai kelebihan, namun juga terdapat beberapa masih banyak hal yang harus diperbaiki. Berikut masih banyak hal yang harus diperbaiki sistem pemerintahan Indonesia ketika ini:

1.      Kekuasaan administrator berada di luar pengawasan eksklusif legislatif
2.      Sistem pertanggungjawaban presiden kurang jelas
3.      Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar menawar antara administrator dan legislatif sehingga sanggup terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama

Tokoh-Tokoh Dalam Pemerintahan
Pemerintahan Indonesia ketika ini, periode 2004-2014 mempunyai beberapa tokoh sentral, yaitu Presiden dan Wapres sebagai berikut:
1.    Periode 2004-2009 Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI dan Drs. M. Jusuf Kalla sebagai wakil presidennya.
2.    Periode 2009-2014 Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI dan Boediono sebagai Wakil Presiden.

Kejadian-Kejadian Pada Masa Pemerintahan Saat Ini

1.    Bidang HUKUM, Masalah penegakan aturan yaitu dilema yang selama ini dianggap paling krusial. Masalah KPK pada ketika ini sedang menjadi target. Kasus-kasus yang dialami rakyat negara di luar negeri ternyata hingga ketika ini masih terus terjadi, baik yang menyangkut tindak pidana kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan hingga pembunuhan, maupun yang menyangkut dilema ketenagakerjaan. Hal ini yaitu tanggung jawab pemerintah dalam menyajikan proteksi bagi rakyat negara Indonesia terutama di luar negeri dan berkaitan dengan kemampuan diplomasi Indonesia

2.    Bidang PEREKONOMIAN pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2004-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama periode reformasi. mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM). Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Kebijakan memberi bantuanan eksklusif tunai kepada rakyat miskin
3.    Pada periode SBY-BOEDIONO, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia memutuskan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :

BI rate
Nilai tukar
Operasi moneter
Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial kemudian lintas modal.

4.    Bidang PENDIDIKAN meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan aktivitas rehabilitasi gedung sekolah yang dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun akomodasi pendidikan yang memadai dan bermutu pemanfaatan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses berguru dan mengajar biar lebih efektif dan berkualitas. Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun Perbaikan secara mendasar kualitas kurikulum,kualitas guru dan penyediaan buku-buku yang berkualitas

5.    Bidang SOSIAL. Presiden SBY berhasil meredam aneka macam konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh. Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu.

6.    keberhasilan dengan pengukuhan dari UNESCO bahwa batik Indonesia yaitu warisan budaya Indonesia
Mungkin masih ada aneka macam perbaikan perlu dilakukan pada masa pemerintahan selanjutnya.Namun Secara umum sistem pemerintahan Indonesia ketika ini yang menganut sistem presidensial memang sudah berjalan dengan cukup baik. .