Masa Orde Lama yaitu periode pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1945 hingga tahun 1968. Untuk pengertian, masa berlangsung, kelebiahan dan masih banyak hal yang harus diperbaikinya, mari kita ulas lebih lanjut sistem pemerintahan pada periode ini.
Pengertian Orde Lama
Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa periode pemerintahan diantaranya orde lama, orde baru, dan reformasi. Orde usang ialah sebutan bagi periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 hingga tahun 1968. Pada periode ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
 |
| Predisen Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno |
Sistem Pemerintahan Orde Lama
Pada masa orde lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Berikut klarifikasi sistem pemerintahan masa Soekarno:
Masa Pemerintahan Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Pada tahun 1945-1950, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Dimana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai tubuh administrator dan merangkap sekaligus sebagai tubuh legislatif.
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini juga terjadi penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut Penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa orde lama:
Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berubah, dari pemmemberi sumbangan presiden menjadi tubuh yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut memutuskan GBHN yang ialah wewenang MPR.
Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer.
Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)
- Presiden dan wakil presiden tidak sanggup diganggu gugat.
- Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
- Presiden berhak membubarkan DPR.
- Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
- Pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 Presiden Soekarno memerintah memakai konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Dewan Konstituante diserahi kiprah menciptakan undang-undang dasar yang gres sesuai amanat UUDS 1950. Namun hingga tahun 1959 tubuh ini belum juga sanggup menciptakan konstitusi baru. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:
- Pembentukan MPRS dan DPAS
- Kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
- Pembubaran Konstituante
Tahun 1959 – 1968 (Demokrasi Terpimpin)
Demokrasi terpimpin ialah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pedoman berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.
Pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi banyak sekali penyimpangan yang menyebabkan beberapa kejadian besar di Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Demokrasi terpimpin yaitu:
- Pancasila diidentikkan dengan NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis)
- Produk aturan yang setingkat dengan undang-undang (UU) ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden (penpres) daripada persetujuan
- MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
- Presiden membubarkan dewan perwakilan rakyat hasil pemilu 1955
- Presiden menyatakan perang dengan Malasya
- Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB
- Hak Budget tidak jalan
Pada masa ini terjadi persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI. Persaingan ini mencapai titik puncak dengan terjadinya perisiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI. Adapun efek dari kejadian G 30 S ialah :
- Demostrasi menentang PKI
- Mayjen Soeharto menjadi Panglima AD
- Keadaan ekonomi yang buruk
- Kabinet seratus menteri
- Munculnya TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat)
Tritura ialah abreviasi dari tri tunturan rakyat atau tiga tuntutan rakyat yang dicetuskan dan diserukan oleh para mahasiswa KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dengan didukung oleh ABRI pada tahun 1965. Tuntutan ini ditujukan kepada Pemerintah. Isi TRITURA yaitu:
- Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.
- Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI.
- Penurunan harga barang-barang.
Peralihan Kekuasaan politik dari Orde usang ke Orde Baru
Terjadinya kejadian G 30 S PKI sangat kuat terhadap proses peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde baru. Berikut proses peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde baru:
Tanggal 16 Oktober 1966 Mayjen Soeharto telah dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat dan dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal.
Keberanian KAMI dan KAPPI yang menyajikan peluang bagi Mayjen Soeharto untuk memperlihatkan jasa baik demi pulihnya kemacetan roda pemerintahan sanggup diakhiri. Untuk itu ia mengutus tiga Jenderal yaitu M.Yusuf, Amir macmud dan Basuki Rahmat oleh Soeharto untuk menemui presiden guna memberikan anjuran itu pada tanggal 11 Maret 1966. Sebagai jadinya lahirlah surat perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR).
- Pada tanggal 7 februari 1967, jenderal Soeharto mendapatkan surat diam-diam dari Presiden melalui mediator Hardi S.H. Pada surat tersebut di lampiri sebuah konsep surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang Supersemar.
- Pada 11 Februari 1967 Jend. Soharto mengajukan konsep yang sanggup dipakai untuk mempermudah penyelesaian konflik. Konsep ini berisi wacana pernyataan presiden berhalangan atau presiden menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pemegang Supersemar sesuai dengan ketetapan MPRS No.XV/MPRS/1966, presiden kemudian meminta waktu untuk mempelajarinya.
- Pada tanggal 12 Februari 1967, Jend.Soeharto kemudian bertemu kembali dengan presiden, presiden tidak dapat menerima konsep tersebut alasannya ialah tidak menyetujui pernyataan yang isinya berhalangan.
- Pada tanggal 20 Februari 1967 ditandatangani konsep ini oleh presiden sesudah diadakan sedikit perubahan yakni pada pasal 3 di tambah dengan kata-kata menjaga dan menegakkan revolusi.
- Pada tanggal 23 Februari 1967, pukul 19.30 bertempat di Istana Negara presiden /Mendataris MPRS/ Panglima tertinggi ABRI dengan resmi telah menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengemban Supersemar yaitu Jend.Soeharto.
- Pada bulan Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa dalam rangka mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden RI.
- Setelah turunnya Presiden Soekarno dari dingklik kepresidenan maka berakhirlah orde lama. Kepemimpinan disahkan kepada Jendral Soeharto yang menanamkan masa kepemimpinanya sebagai orde baru.
Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Orde Lama
Masa Pemerintahan Orde Lama memang tergolong pemerintahan yang mengalami banyak transisi sistem pemerintahan dan banyak kejadian penting yang terjadi di dalamnya. Berikut kelebihan dan masih banyak hal yang harus diperbaiki masa Pemerintahan Orde lama:
Kelebihan Masa Orde Lama
- Presiden Soekarno banyak menyumbangkan gagasan-gagasan dalam politik luar negeri.
- Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda melalui jalur diplomasi dan militer
- Kepemimpinan Indonesia di mata dunia Internasional mempunyai sumbangsih besar, yaitu sebagai penggagas gerakan Non blok dan Pemimpin Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diadakan pada tahun 1955 di Bandung. Konferensi Asia Afrika tersebut membuahkan Gerakan Non-Blok pada tahun 1961.
- Mampu membangun integritas nasional yang kuat
Kekurangan Masa Orde Lama
- Penataan kehidupan konstitusional yang tidak berjalan menurut hasil kesimpuan di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- Situasi politik yang tidak stabil terlihat dari banyaknya pergantian kabinet yang mencapai 7 kali pergantian kabinet.
- Sistem demokrasi terpimpin. Kekuasaan Presiden Soekarno yang sangat Dominan, Sehingga kehidupan politik tidak tumbuh demokratis.
- Pertentangan ideologi antara nasionalis, agama dan komunis (NASAKOM)
- Terjadinya inflasi yang menyebabkan harga kebutuhan pokok menjadi tinggi.
Demikian sedikit ulasan wacana pemerintahan masa Ir. Soekarno yang sering disebut sistem pemerintahan indoneisa masa orde lama, agar sanggup bermanfaat bagi anda, terimakasih.
